RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pemprov Sulsel bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penandatanganan NPHD untuk tahun anggaran 2023 dengan anggaran hibah Rp224 miliar.
Penandatanganan NPHD antara Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin; Ketua KPU Sulsel, Hasbullah; dan Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin (2/10/2023). Sulsel menjadi daerah pertama dari 38 provinsi di Indonesia yang menandatangani NPHD.
"Sulsel juara satu NPHD. Dari 38 provinsi baru Sulsel yang sudah tanda tangan. Sulsel hendak menunjukkan bahwa kita konsisten pada agenda negara tahun depan harus Pemilu," kata Bahtiar.
Baca Juga : PJ Gubernur dan Kapolda Sulsel Tinjau 5 Kab Kota Cek Kesiapan Pilkada Serentak
Lanjut Bahtiar, yang juga Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menjelaskan pemilihan kepala daerah (pilkada) sudah harus dilaksanakan tahun depan.
"Kita tidak mau hanya sekadar nomor satu, kita hendak menunjukkan bahwa kita konsisten pada agenda negara tahun depan. Bayangkan tahun depan tidak terjadi pilkada (akibat dana tidak tersedia), kan, demokrasi transisi, masa pj terus," ungkap Bahtiar.
Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, menyebutkan Rp224 miliar itu 40 persen dari 4 komponen yang harus disiapkan pemerintah daerah untuk KPU, Bawaslu, serta Polri-TNI.
Baca Juga : Peringati Hari Ibu, Pemprov Sulsel Libatkan Sejumlah Organisasi selama Bulan Desember
Ia mengatakan dari anggaran Rp224 miliar itu, KPU Sulsel mendapatkan jatah Rp150 miliar. Alokasi ini merupakan 40 persen dari total anggaran yang dibutuhkan, yaitu hibah untuk KPU Sulsel sebesar Rp387.092.681.878. Ini diestimasikan untuk empat pasangan calon.
"Rp150 miliar lebih. Seperti itu hitungan perencanaan yang kita sudah buat bersama pemerintah," ujarnya.
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, menyebutkan Bawaslu Sulsel Rp173.697.046.000. Jika mengacu pada alokasi 40 persen, maka Bawaslu mendapatkan sekitar kurang lebih Rp69 miliar lebih.
Baca Juga : Kemenpan RB Visitasi Kematangan SPBE Pemprov Sulsel
Menurut Mardiana, angkanya tersebut sudah pas, tidak ada perubahan, penambahan, karena memang Bawaslu tidak ada operasional teknis. Lebih kepada penguatan partisipasi pengawasan dan peningkatan kapasitas penyelenggara.
"Saya kira sudah dirasionalisasi angka itu dan kami menerima dengan anggapan kecuali terjadi perubahan angka, perubahan TPS (Tempat Pemungutan Suara), ya. Berarti ada penambahan pengawas petugas TPS di lapangan. Tapi, angka itu tidak akan bergeser karena kami punya dana cadangan dari akumulasi anggaran tersebut," jelasnya.
Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari, menyampaikan harapan agar semua penyelenggara dapat memaksimalkan anggaran tersebut.
Baca Juga : Makassar Talent Expo 2024 Dilaksanakan Awal Desember, Mendalami Strategi Membangun Karir
"Insyaallah nantinya kita bisa mendapatkan kepala daerah yang mampu membangun daerah Sulsel lebih baik ke depannya," sebutnya.
